Kementerian PKP Susun Road Map untuk Program Tiga Juta Rumah per Tahun
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempersiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana strategis dalam lima tahun ke depan di bawah Kabinet Merah Putih.
Rencana ini diharapkan menjadi panduan utama untuk mencapai target ambisius pembangunan tiga juta unit rumah per tahun dengan melibatkan berbagai pihak yang berperan di sektor perumahan.
Dalam sebuah rapat yang digelar di Jakarta pada Rabu malam (15/1/2024), Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memprioritaskan kemudahan akses masyarakat untuk memiliki hunian. Salah satu program utama yang didorong adalah skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini dinilai efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Oktober 2024 hingga awal Januari 2025, sekitar 65 ribu unit rumah telah tersedia, baik dalam bentuk akad maupun stok siap huni.
Selain itu, Menteri Ara juga menyampaikan rencananya untuk terus mendorong pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan. PSN ini akan terintegrasi dengan jaringan transportasi umum di wilayah perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Dalam upaya ini, Menteri Ara meminta Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, untuk memimpin langkah-langkah strategis guna menarik investor asing ke dalam pembangunan perumahan di Indonesia.
Wakil Menteri Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP saat ini sedang menyelesaikan penetapan pejabat eselon 1 yang akan memimpin unit-unit kerja berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024. Penetapan ini menjadi langkah awal untuk mengatur alokasi anggaran secara efektif ke setiap unit kerja, termasuk distribusi anggaran untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dengan peta jalan yang terencana dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Kementerian PKP optimis bahwa target tiga juta unit rumah per tahun dapat tercapai, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Kementerian PKP Susun Road Map untuk Program Tiga Juta Rumah per Tahun
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mempersiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana strategis dalam lima tahun ke depan di bawah Kabinet Merah Putih.
Rencana ini diharapkan menjadi panduan utama untuk mencapai target ambisius pembangunan tiga juta unit rumah per tahun dengan melibatkan berbagai pihak yang berperan di sektor perumahan.
Dalam sebuah rapat yang digelar di Jakarta pada Rabu malam (15/1/2024), Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memprioritaskan kemudahan akses masyarakat untuk memiliki hunian. Salah satu program utama yang didorong adalah skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Skema ini dinilai efektif membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada akhir Oktober 2024 hingga awal Januari 2025, sekitar 65 ribu unit rumah telah tersedia, baik dalam bentuk akad maupun stok siap huni.
Selain itu, Menteri Ara juga menyampaikan rencananya untuk terus mendorong pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor perumahan. PSN ini akan terintegrasi dengan jaringan transportasi umum di wilayah perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Dalam upaya ini, Menteri Ara meminta Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, untuk memimpin langkah-langkah strategis guna menarik investor asing ke dalam pembangunan perumahan di Indonesia.
Wakil Menteri Fahri Hamzah menambahkan, Kementerian PKP saat ini sedang menyelesaikan penetapan pejabat eselon 1 yang akan memimpin unit-unit kerja berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana yang baru, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024. Penetapan ini menjadi langkah awal untuk mengatur alokasi anggaran secara efektif ke setiap unit kerja, termasuk distribusi anggaran untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dengan peta jalan yang terencana dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, Kementerian PKP optimis bahwa target tiga juta unit rumah per tahun dapat tercapai, sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
