Magelang, Sofund.news – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa kepala daerah yang memilih untuk tidak menghadiri kegiatan orientasi atau retreat akan mengalami kerugian. Acara yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah, dirancang untuk membekali para pemimpin daerah dengan wawasan yang akan membantu mereka dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Menurut Tito, retreat ini bukan sekadar pertemuan biasa, tetapi kesempatan penting bagi kepala daerah untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan pemimpin daerah lainnya serta memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait. Dalam kegiatan ini, para menteri dijadwalkan untuk memberikan materi dan berdiskusi langsung mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Kepala daerah yang hadir dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk memperoleh solusi atas tantangan yang mereka hadapi.

Tito menyoroti bahwa kepala daerah yang memilih untuk tidak menghadiri acara ini akan kehilangan momentum penting. Sebagai alternatif, mereka mungkin harus mencari cara lain untuk menjalin hubungan dan mendapatkan informasi yang diperlukan, termasuk melalui pertemuan virtual. Namun, menurutnya, interaksi langsung dalam retreat lebih efektif dibandingkan dengan komunikasi melalui platform digital seperti Zoom, yang dinilai kurang membangun chemistry antara peserta.

Dalam kegiatan ini, terdapat 53 kepala daerah yang tidak hadir. Dari jumlah tersebut, enam kepala daerah memberikan alasan ketidakhadiran mereka, sementara 47 lainnya tidak memberikan kejelasan. Absennya sebagian besar kepala daerah ini diduga berkaitan dengan instruksi dari DPP PDI-P, yang meminta kadernya untuk tidak mengikuti retreat sebagai bentuk respons terhadap situasi politik yang sedang berkembang. Instruksi tersebut dikeluarkan melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 pada 20 Februari 2025, setelah Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam surat tersebut, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda keberangkatan mereka ke retreat di Magelang. Bahkan, bagi mereka yang sudah dalam perjalanan, diinstruksikan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Beberapa kepala daerah yang teridentifikasi mengikuti instruksi ini antara lain Bupati Tapanuli Utara, Masinton Pasaribu, dan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam retreat ini menjadi sorotan, terutama dalam konteks efektivitas pemerintahan daerah ke depan. Dengan tidak mengikuti acara tersebut, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun jejaring dan memperoleh wawasan yang dapat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah masing-masing.(Courtesy picture:dok IG Tito Karnavian)