Evaluasi Tempat Wisata di Puncak Bogor: Langkah Tegas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Sofund.news – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana evaluasi terhadap tempat-tempat wisata di kawasan Puncak Bogor. Langkah ini diambil menyusul bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Minggu (2/3), yang diduga disebabkan oleh berkurangnya daya resapan air akibat pembangunan di area wisata. Evaluasi ini juga mencakup tempat wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar.
Banjir yang terjadi telah berdampak luas, dengan delapan desa dan tiga kecamatan di Kota Bogor terdampak, sementara di Kabupaten Bogor, 13 desa di tujuh kecamatan diterpa banjir dan 13 desa di delapan kecamatan mengalami longsor. Secara keseluruhan, 257 rumah terendam di Kabupaten Bogor, mempengaruhi 260 Kepala Keluarga dan 988 jiwa. Sebanyak dua kepala keluarga dengan delapan jiwa harus mengungsi, sementara satu orang dilaporkan hilang.
Dedi menyoroti dampak pembangunan wisata di Puncak, termasuk proyek yang dikelola oleh PT Jaswita Jabar. Menurutnya, salah satu bagian bangunan wisata milik Jaswita jatuh ke sungai dan menyumbat aliran air, yang kemudian memicu luapan banjir. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pembenahan segera agar kejadian serupa tidak terulang.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Dedi akan melakukan inspeksi bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada Kamis (6/3). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dampak tempat wisata terhadap lingkungan dan mengambil keputusan penting guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa tempat wisata yang terbukti mengurangi daya serap air dan berkontribusi terhadap bencana alam harus segera dievaluasi. Jika terbukti melanggar aturan atau membahayakan masyarakat, izin operasional bisa dicabut. Evaluasi ini tidak hanya berlaku untuk tempat wisata milik pemerintah daerah, tetapi juga bagi sektor swasta.
Menurut Dedi, kepentingan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar kepentingan rekreasi segelintir orang. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan.
Sebelumnya, proyek wisata buatan yang dikembangkan anak perusahaan PT Jaswita Jabar telah menjadi perdebatan. Pembangunan wahana seperti bianglala dan berbagai fasilitas hiburan disebut-sebut telah menggunduli lahan yang sebelumnya merupakan kebun teh. Selain dampak lingkungan, proyek ini juga diduga bertentangan dengan regulasi tata ruang, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan ke depannya pembangunan tempat wisata di Puncak Bogor dapat lebih memperhatikan keseimbangan ekologis dan keamanan warga, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.(Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)
Evaluasi Tempat Wisata di Puncak Bogor: Langkah Tegas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Sofund.news – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencana evaluasi terhadap tempat-tempat wisata di kawasan Puncak Bogor. Langkah ini diambil menyusul bencana banjir bandang yang melanda wilayah tersebut pada Minggu (2/3), yang diduga disebabkan oleh berkurangnya daya resapan air akibat pembangunan di area wisata. Evaluasi ini juga mencakup tempat wisata yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar.
Banjir yang terjadi telah berdampak luas, dengan delapan desa dan tiga kecamatan di Kota Bogor terdampak, sementara di Kabupaten Bogor, 13 desa di tujuh kecamatan diterpa banjir dan 13 desa di delapan kecamatan mengalami longsor. Secara keseluruhan, 257 rumah terendam di Kabupaten Bogor, mempengaruhi 260 Kepala Keluarga dan 988 jiwa. Sebanyak dua kepala keluarga dengan delapan jiwa harus mengungsi, sementara satu orang dilaporkan hilang.
Dedi menyoroti dampak pembangunan wisata di Puncak, termasuk proyek yang dikelola oleh PT Jaswita Jabar. Menurutnya, salah satu bagian bangunan wisata milik Jaswita jatuh ke sungai dan menyumbat aliran air, yang kemudian memicu luapan banjir. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya pembenahan segera agar kejadian serupa tidak terulang.
Untuk menindaklanjuti hal ini, Dedi akan melakukan inspeksi bersama Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada Kamis (6/3). Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi dampak tempat wisata terhadap lingkungan dan mengambil keputusan penting guna mengurangi risiko bencana di masa mendatang.
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa tempat wisata yang terbukti mengurangi daya serap air dan berkontribusi terhadap bencana alam harus segera dievaluasi. Jika terbukti melanggar aturan atau membahayakan masyarakat, izin operasional bisa dicabut. Evaluasi ini tidak hanya berlaku untuk tempat wisata milik pemerintah daerah, tetapi juga bagi sektor swasta.
Menurut Dedi, kepentingan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dibandingkan sekadar kepentingan rekreasi segelintir orang. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan kelestarian lingkungan.
Sebelumnya, proyek wisata buatan yang dikembangkan anak perusahaan PT Jaswita Jabar telah menjadi perdebatan. Pembangunan wahana seperti bianglala dan berbagai fasilitas hiburan disebut-sebut telah menggunduli lahan yang sebelumnya merupakan kebun teh. Selain dampak lingkungan, proyek ini juga diduga bertentangan dengan regulasi tata ruang, termasuk Peraturan Presiden (Perpres) No. 60 Tahun 2020 tentang rencana tata ruang kawasan perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan ke depannya pembangunan tempat wisata di Puncak Bogor dapat lebih memperhatikan keseimbangan ekologis dan keamanan warga, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan serta masyarakat sekitar.(Courtsey Picture : Ilustrasi Penulis)
