DPR Sepakati Pagu Anggaran Kementerian PU 2025 Sebesar Rp29,57 Triliun, Efisiensi Jadi Fokus Utama
Komisi V DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp29,57 triliun dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI.
Jakarta, Sofund.news – Kamis (06/02/2025) Gedung DPR RI, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun tersebut. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa angka ini merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Semula, Kementerian PU memiliki pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, namun setelah dilakukan rasionalisasi, jumlahnya dikurangi sebesar Rp81,38 triliun, sehingga tersisa Rp29,57 triliun. Dari total tersebut, Rp16,31 triliun berasal dari sumber non-rupiah murni, sementara Rp13,26 triliun bersumber dari rupiah murni.
Efisiensi anggaran ini berdampak pada perubahan pola kerja di lingkungan Kementerian PU. Terdapat sepuluh kebijakan utama yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran, termasuk pembatalan proyek fisik baru yang menggunakan skema Single Year Contract (SYC) maupun Multi-Year Contract (MYC) yang bersumber dari rupiah murni. Selain itu, kebijakan efisiensi juga mencakup pembatalan pengadaan alat baru, penggunaan dana tanggap darurat secara lebih selektif, serta pembatasan perjalanan dinas.Langkah lain yang diambil mencakup penerapan sistem kerja berbasis digital untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless office), pemangkasan anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), serta peniadaan kegiatan seremonial dan seminar luring. Selain itu, belanja kehumasan yang dianggap kurang prioritas juga dihapuskan, bersamaan dengan langkah efisiensi dalam belanja operasional dan non-operasional.
Keputusan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana serta memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan secara efektif dan efisien di tahun mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody juga melaporkan capaian serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 yang mencapai 93,5% dari total anggaran Rp181,62 triliun, atau setara dengan Rp169,82 triliun. Dari segi capaian fisik, progres pelaksanaan program Kementerian PU telah mencapai 95,48%.Dari total 2.946 paket kontraktual yang direncanakan dengan nilai Rp111,65 triliun, sebanyak 2.945 paket telah terkontrak dengan nilai Rp111,32 triliun, menunjukkan realisasi sebesar 99,7% dari target yang telah ditetapkan. Berbagai proyek strategis pun telah berhasil diselesaikan dan siap diresmikan, termasuk enam proyek strategis ketahanan pangan, tiga proyek revitalisasi sekolah dan madrasah, sebelas proyek yang mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta 61 proyek strategis lainnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa dalam rapat kerja ini, DPR baru menyepakati besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk Kementerian PU pada 2025. Namun, rincian program kerja yang akan dilaksanakan dengan anggaran tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Pembahasan lebih detail mengenai program kerja akan dijadwalkan kembali dan dibahas secara khusus bersama setiap kementerian serta lembaga terkait.
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri PU turut didampingi oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti serta para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian PU, termasuk Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.(Courtesy picture:IGKementerianPU)
DPR Sepakati Pagu Anggaran Kementerian PU 2025 Sebesar Rp29,57 Triliun, Efisiensi Jadi Fokus Utama
Komisi V DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 sebesar Rp29,57 triliun dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR RI.
Jakarta, Sofund.news – Kamis (06/02/2025) Gedung DPR RI, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun tersebut. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan bahwa angka ini merupakan hasil dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah. Semula, Kementerian PU memiliki pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, namun setelah dilakukan rasionalisasi, jumlahnya dikurangi sebesar Rp81,38 triliun, sehingga tersisa Rp29,57 triliun. Dari total tersebut, Rp16,31 triliun berasal dari sumber non-rupiah murni, sementara Rp13,26 triliun bersumber dari rupiah murni.
Efisiensi anggaran ini berdampak pada perubahan pola kerja di lingkungan Kementerian PU. Terdapat sepuluh kebijakan utama yang diterapkan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran, termasuk pembatalan proyek fisik baru yang menggunakan skema Single Year Contract (SYC) maupun Multi-Year Contract (MYC) yang bersumber dari rupiah murni. Selain itu, kebijakan efisiensi juga mencakup pembatalan pengadaan alat baru, penggunaan dana tanggap darurat secara lebih selektif, serta pembatasan perjalanan dinas.Langkah lain yang diambil mencakup penerapan sistem kerja berbasis digital untuk mengurangi penggunaan kertas (paperless office), pemangkasan anggaran untuk alat tulis kantor (ATK), serta peniadaan kegiatan seremonial dan seminar luring. Selain itu, belanja kehumasan yang dianggap kurang prioritas juga dihapuskan, bersamaan dengan langkah efisiensi dalam belanja operasional dan non-operasional.
Keputusan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan dana serta memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur tetap berjalan secara efektif dan efisien di tahun mendatang.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dody juga melaporkan capaian serapan anggaran Kementerian PU untuk TA 2024 yang mencapai 93,5% dari total anggaran Rp181,62 triliun, atau setara dengan Rp169,82 triliun. Dari segi capaian fisik, progres pelaksanaan program Kementerian PU telah mencapai 95,48%.Dari total 2.946 paket kontraktual yang direncanakan dengan nilai Rp111,65 triliun, sebanyak 2.945 paket telah terkontrak dengan nilai Rp111,32 triliun, menunjukkan realisasi sebesar 99,7% dari target yang telah ditetapkan. Berbagai proyek strategis pun telah berhasil diselesaikan dan siap diresmikan, termasuk enam proyek strategis ketahanan pangan, tiga proyek revitalisasi sekolah dan madrasah, sebelas proyek yang mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta 61 proyek strategis lainnya.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa dalam rapat kerja ini, DPR baru menyepakati besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk Kementerian PU pada 2025. Namun, rincian program kerja yang akan dilaksanakan dengan anggaran tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya. Pembahasan lebih detail mengenai program kerja akan dijadwalkan kembali dan dibahas secara khusus bersama setiap kementerian serta lembaga terkait.
Dalam rapat kerja tersebut, Menteri PU turut didampingi oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti serta para pejabat tinggi di lingkungan Kementerian PU, termasuk Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.(Courtesy picture:IGKementerianPU)
