Judul: Penundaan Pemindahan ASN ke IKN, Pemerintah Evaluasi Ulang Strategi Pembangunan Ibu Kota Baru
Jakarta, Sofund.news – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memutuskan untuk menunda pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke kawasan tersebut. Langkah ini diambil sembari menunggu arahan langsung dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai arah kebijakan selanjutnya.
Menurut Menteri PANRB Rini Widyantini, sejak 2022 kementeriannya telah melakukan berbagai persiapan dan proses penyaringan untuk menentukan ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Namun, dengan adanya perubahan struktur kementerian dan lembaga pada masa pemerintahan baru di bawah Kabinet Merah Putih, PANRB menilai perlu dilakukan penapisan ulang guna menyesuaikan dengan struktur organisasi yang kini berlaku. Penyesuaian tersebut juga mencakup strategi pembangunan IKN agar selaras dengan prioritas nasional yang telah diperbarui.
Sebagai tindak lanjut, pada Januari 2025, PANRB telah mengirimkan surat kepada seluruh kementerian dan lembaga yang intinya menyampaikan bahwa rencana pemindahan ASN pada 2024 belum bisa direalisasikan. Penundaan ini bukan hanya karena alasan teknis semata, tetapi juga demi memastikan relevansi dan efektivitas pemindahan ke IKN dalam konteks pemerintahan baru yang tengah membentuk fondasi organisasinya.
Sementara itu, Associate Professor dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyarankan agar gedung-gedung yang telah dibangun di IKN tidak dibiarkan terbengkalai. Ia menyebut bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sebaiknya memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mencegah kerusakan akibat tidak digunakan. Saat ini, satu-satunya instansi yang sepenuhnya sudah berpindah dan berkantor di IKN adalah Otorita IKN. Sulfikar menegaskan, daripada menunggu tanpa kepastian, lebih baik infrastruktur yang ada digunakan secara optimal oleh pihak yang membutuhkan.
Walau belum berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan, kawasan IKN sudah mulai menunjukkan geliat aktivitas, terutama di sektor kesehatan. Dua rumah sakit swasta, yakni Hermina Nusantara dan Mayapada Hospital Nusantara, telah beroperasi lebih awal dan menjadi tumpuan baru layanan medis di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena Balikpapan dan Samarinda, dua kota besar terdekat, masih kekurangan fasilitas kesehatan dengan standar tinggi. Namun, Sulfikar menilai bahwa kehadiran rumah sakit saja belum cukup untuk mendukung fungsi IKN sebagai ibu kota negara yang sesungguhnya.
Dalam hal anggaran, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa sejak 2020 hingga 2024, total dana APBN yang dikucurkan untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp 89 triliun. Dana ini telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan tol, perumahan ASN (47 tower rusun), sistem air bersih, sanitasi, embung, kolam retensi, gedung perkantoran, kantor Sekretariat Presiden, hingga tempat ibadah yang lengkap dari berbagai agama.
Tak hanya mengandalkan dana negara, Basuki juga menyebut bahwa investasi swasta dalam pembangunan IKN sudah terealisasi hingga mencapai Rp 58,41 triliun pada September 2024. Untuk tahun anggaran 2025 sendiri, Otorita IKN telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 13,5 triliun. Rinciannya, Rp 5,4 triliun akan digunakan langsung oleh Otorita IKN, sementara sisanya sebesar Rp 8,1 triliun dialokasikan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dimulai.
Melihat dinamika tersebut, proyek IKN saat ini tengah berada dalam fase evaluasi strategis. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan fisik dengan kesiapan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang efektif. Meski pemindahan ASN ditunda, pembangunan infrastruktur terus berjalan, sembari menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang lebih realistis dan berkelanjutan.(Courtesy picture:dok OKIN)
Judul: Penundaan Pemindahan ASN ke IKN, Pemerintah Evaluasi Ulang Strategi Pembangunan Ibu Kota Baru
Jakarta, Sofund.news – Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi sorotan setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memutuskan untuk menunda pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke kawasan tersebut. Langkah ini diambil sembari menunggu arahan langsung dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, mengenai arah kebijakan selanjutnya.
Menurut Menteri PANRB Rini Widyantini, sejak 2022 kementeriannya telah melakukan berbagai persiapan dan proses penyaringan untuk menentukan ASN yang akan dipindahkan ke IKN. Namun, dengan adanya perubahan struktur kementerian dan lembaga pada masa pemerintahan baru di bawah Kabinet Merah Putih, PANRB menilai perlu dilakukan penapisan ulang guna menyesuaikan dengan struktur organisasi yang kini berlaku. Penyesuaian tersebut juga mencakup strategi pembangunan IKN agar selaras dengan prioritas nasional yang telah diperbarui.
Sebagai tindak lanjut, pada Januari 2025, PANRB telah mengirimkan surat kepada seluruh kementerian dan lembaga yang intinya menyampaikan bahwa rencana pemindahan ASN pada 2024 belum bisa direalisasikan. Penundaan ini bukan hanya karena alasan teknis semata, tetapi juga demi memastikan relevansi dan efektivitas pemindahan ke IKN dalam konteks pemerintahan baru yang tengah membentuk fondasi organisasinya.
Sementara itu, Associate Professor dari Nanyang Technological University, Sulfikar Amir, menyarankan agar gedung-gedung yang telah dibangun di IKN tidak dibiarkan terbengkalai. Ia menyebut bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Timur sebaiknya memanfaatkan fasilitas tersebut untuk mencegah kerusakan akibat tidak digunakan. Saat ini, satu-satunya instansi yang sepenuhnya sudah berpindah dan berkantor di IKN adalah Otorita IKN. Sulfikar menegaskan, daripada menunggu tanpa kepastian, lebih baik infrastruktur yang ada digunakan secara optimal oleh pihak yang membutuhkan.
Walau belum berfungsi penuh sebagai pusat pemerintahan, kawasan IKN sudah mulai menunjukkan geliat aktivitas, terutama di sektor kesehatan. Dua rumah sakit swasta, yakni Hermina Nusantara dan Mayapada Hospital Nusantara, telah beroperasi lebih awal dan menjadi tumpuan baru layanan medis di wilayah tersebut. Hal ini disebabkan karena Balikpapan dan Samarinda, dua kota besar terdekat, masih kekurangan fasilitas kesehatan dengan standar tinggi. Namun, Sulfikar menilai bahwa kehadiran rumah sakit saja belum cukup untuk mendukung fungsi IKN sebagai ibu kota negara yang sesungguhnya.
Dalam hal anggaran, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa sejak 2020 hingga 2024, total dana APBN yang dikucurkan untuk pembangunan IKN telah mencapai Rp 89 triliun. Dana ini telah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur penting seperti jalan tol, perumahan ASN (47 tower rusun), sistem air bersih, sanitasi, embung, kolam retensi, gedung perkantoran, kantor Sekretariat Presiden, hingga tempat ibadah yang lengkap dari berbagai agama.
Tak hanya mengandalkan dana negara, Basuki juga menyebut bahwa investasi swasta dalam pembangunan IKN sudah terealisasi hingga mencapai Rp 58,41 triliun pada September 2024. Untuk tahun anggaran 2025 sendiri, Otorita IKN telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp 13,5 triliun. Rinciannya, Rp 5,4 triliun akan digunakan langsung oleh Otorita IKN, sementara sisanya sebesar Rp 8,1 triliun dialokasikan untuk pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dimulai.
Melihat dinamika tersebut, proyek IKN saat ini tengah berada dalam fase evaluasi strategis. Pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan fisik dengan kesiapan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang efektif. Meski pemindahan ASN ditunda, pembangunan infrastruktur terus berjalan, sembari menyesuaikan dengan kebijakan nasional yang lebih realistis dan berkelanjutan.(Courtesy picture:dok OKIN)
