Maruarar Sirait Lantik Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP, Tekankan Kinerja dan Integritas
(Jakarta-News.Sofund.id) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya pada Senin (20/1/2025) di Jakarta. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 yang ditetapkan pada 17 Januari 2025. Prosesi ini menandai langkah strategis dalam memperkuat jajaran kepemimpinan Kementerian PKP guna mempercepat implementasi program perumahan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Maruarar Sirait menekankan pentingnya kesiapan para pejabat baru dalam menjalankan tugasnya. Ia mengharapkan mereka segera bekerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program perumahan yang telah dirancang. Seleksi terhadap pejabat eselon I ini dilakukan melalui proses ketat bersama lembaga manajemen, termasuk wawancara langsung guna memastikan kualitas kepemimpinan yang optimal.
Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi, Kementerian PKP juga berencana melantik pejabat eselon II, III, dan IV pada 30 Januari 2025. Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung di rumah susun (Rusun) pada pukul 14.00 WIB, dengan kehadiran Ketua Satgas Perumahan sebagai saksi prosesi tersebut.
Delapan pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini meliputi:
- Didyk Choirul, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PKP,
- Ir. Fitrah Nur, M.Si sebagai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,
- Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,
- Dr. Sri Haryati, S.Pi, M.Si sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan,
- Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,
- Dr. Heri Jerman, S.H., M.H sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PKP,
- Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, dan Lingkungan,
- Budi Permana sebagai Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di lingkungan Kementerian PKP. Oleh karena itu, pemilihan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang yang kuat, termasuk dari kepolisian dan kejaksaan.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP menargetkan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk memastikan efektivitas kinerja, kementerian akan menerapkan sistem evaluasi berbasis target dengan periode tiga bulan. Pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugasnya, sementara mereka yang tidak mencapai target secara signifikan akan diganti.
Pelantikan ini turut disaksikan oleh Jaksa Agung ST Burhanudin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Dengan kepemimpinan yang baru, Kementerian PKP berupaya meningkatkan efektivitas program perumahan serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.(Courtesypicture:youtubeKPKP)
Maruarar Sirait Lantik Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP, Tekankan Kinerja dan Integritas
(Jakarta-News.Sofund.id) Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan kementeriannya pada Senin (20/1/2025) di Jakarta. Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 yang ditetapkan pada 17 Januari 2025. Prosesi ini menandai langkah strategis dalam memperkuat jajaran kepemimpinan Kementerian PKP guna mempercepat implementasi program perumahan bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Maruarar Sirait menekankan pentingnya kesiapan para pejabat baru dalam menjalankan tugasnya. Ia mengharapkan mereka segera bekerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program perumahan yang telah dirancang. Seleksi terhadap pejabat eselon I ini dilakukan melalui proses ketat bersama lembaga manajemen, termasuk wawancara langsung guna memastikan kualitas kepemimpinan yang optimal.
Sebagai bagian dari restrukturisasi organisasi, Kementerian PKP juga berencana melantik pejabat eselon II, III, dan IV pada 30 Januari 2025. Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung di rumah susun (Rusun) pada pukul 14.00 WIB, dengan kehadiran Ketua Satgas Perumahan sebagai saksi prosesi tersebut.
Delapan pejabat yang dilantik dalam kesempatan ini meliputi:
- Didyk Choirul, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian PKP,
- Ir. Fitrah Nur, M.Si sebagai Direktur Jenderal Kawasan Permukiman,
- Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,
- Dr. Sri Haryati, S.Pi, M.Si sebagai Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan,
- Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko,
- Dr. Heri Jerman, S.H., M.H sebagai Inspektur Jenderal Kementerian PKP,
- Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri, dan Lingkungan,
- Budi Permana sebagai Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi, dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, Maruarar Sirait menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di lingkungan Kementerian PKP. Oleh karena itu, pemilihan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan latar belakang yang kuat, termasuk dari kepolisian dan kejaksaan.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP menargetkan tata kelola yang transparan dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Untuk memastikan efektivitas kinerja, kementerian akan menerapkan sistem evaluasi berbasis target dengan periode tiga bulan. Pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugasnya, sementara mereka yang tidak mencapai target secara signifikan akan diganti.
Pelantikan ini turut disaksikan oleh Jaksa Agung ST Burhanudin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Dengan kepemimpinan yang baru, Kementerian PKP berupaya meningkatkan efektivitas program perumahan serta memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.(Courtesypicture:youtubeKPKP)
