Jakarta, Sofund.news – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan bahwa tunjangan guru non-ASN atau guru honorer tetap mengalami kenaikan meskipun anggaran kementeriannya terkena pemotongan akibat kebijakan efisiensi. Kenaikan ini dilakukan sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran yang digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mu’ti menjelaskan bahwa tunjangan guru non-ASN telah diamankan sebesar Rp11,5 triliun, yang mencakup kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan.

“Tunjangan guru non-ASN tetap kita amankan sebesar Rp11,5 triliun. Nilai ini sudah termasuk kenaikan tunjangan profesi guru non-PNS yang dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per orang per bulan,” ujar Mu’ti di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/2).

Selain tunjangan guru, Mu’ti juga menegaskan bahwa program beasiswa pendidikan untuk daerah tertinggal dan khusus tetap berjalan. Anggaran sebesar Rp278 miliar telah dialokasikan untuk program ini, termasuk beasiswa afirmasi bagi siswa dari daerah tertinggal. “Penyediaan beasiswa berjalan dengan anggaran sebesar Rp278 miliar, termasuk untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal,” kata Mu’ti.

Meskipun tunjangan guru dan beasiswa tetap dijamin, kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Mu’ti mengungkapkan bahwa hampir separuh peserta PPG tidak akan dibiayai untuk mengikuti pendidikan tersebut pada tahun 2025. “Pemerintah belum bisa menyediakan secara penuh untuk 806 ribu orang. Hampir separuhnya tetap dapat dibiayai tahun 2025, jadi yang sudah disepakati sekitar 400 sekian ribu untuk PPG tahun 2025,” ujarnya.

Mu’ti juga menjelaskan bahwa pemotongan anggaran kementeriannya akibat efisiensi mengalami penurunan dari Rp8,03 triliun menjadi Rp7,27 triliun. Penurunan sebesar Rp763,3 miliar ini merupakan hasil rapat dengan Menteri Sekretaris Negara pada Selasa (11/2). “Dengan demikian, total anggaran Kemendikdasmen dengan penyesuaian ini meningkat dari Rp25,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun,” kata Mu’ti dalam rapat dengan Komisi X DPR RI. Secara keseluruhan, kebijakan yang diambil oleh Kemendikdasmen mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Meskipun ada tantangan, terutama dalam hal pembiayaan PPG, pemerintah tetap berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan guru dan akses pendidikan bagi siswa dari daerah tertinggal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat terus meningkat, menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.