Jakarta, Sofund.news – Presiden Prabowo Subianto menyoroti struktur komisaris di bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu “gemuk” atau tidak efisien. Hal ini terungkap dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (26/3/2025). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menjelaskan bahwa Presiden telah memerintahkan penyederhanaan susunan komisaris sekaligus memastikan bahwa posisi-posisi strategis diisi oleh profesional yang kompeten.

Airlangga menegaskan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat manajemen BUMN sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar. Selama ini, struktur komisaris di beberapa bank BUMN dinilai terlalu besar, sehingga perlu disesuaikan agar lebih efektif. Namun, pemerintah tetap akan mempertimbangkan unsur perwakilan dari kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Keuangan atau Kementerian UMKM, untuk memastikan kebijakan sejalan dengan agenda pemerintah.

Sebelum instruksi Presiden ini, beberapa bank BUMN telah melakukan perubahan dalam jajaran komisaris dan direksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025. Bank Syariah Indonesia (BSI), misalnya, menunjuk Bob Tyasika Ananta sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama menggantikan Hery Gunardi, yang kini berpindah ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain itu, Saladin D Effendi, sebelumnya Direktur Teknologi dan Informasi BSI, dipindahkan ke BRI untuk mengisi posisi serupa.

Sementara itu, Bank Tabungan Negara (BTN) juga melakukan sejumlah rotasi, termasuk penunjukan Suryo Utomo (Dirjen Pajak) sebagai Komisaris Utama Independen. Beberapa nama baru seperti Fahri Hamzah dan Ida Nuryanti juga bergabung dalam jajaran komisaris BTN. Di Bank Negara Indonesia (BNI), Putrama Wahju Setyawan ditetapkan sebagai Direktur Utama, didampingi Alexandra Askandar sebagai Wakil Direktur Utama.

Kebijakan perampingan dan profesionalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing bank-bank BUMN di tengah dinamika pasar keuangan yang semakin kompetitif. Dengan struktur yang lebih ringkas dan SDM yang mumpuni, pemerintah berharap kinerja perbankan BUMN dapat lebih optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Perubahan ini juga dinilai sebagai langkah awal dalam menyelaraskan tata kelola BUMN dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto, yang menekankan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme di sektor publik. Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan implementasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa tujuan perbaikan manajemen dan respons positif pasar dapat tercapai.(Courtesy picture:arsip sekretariat kabinet Presiden)