Retret Kepala Daerah di Magelang Kemendagri Menunggu, PDI-P Menolak
Magelang, Sofund.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menunggu kehadiran kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang hingga batas waktu registrasi pada Jumat, 21 Februari 2025, pukul 15.00 WIB. Namun, acara ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi melarang kadernya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa pihaknya tetap menunggu kedatangan kepala daerah hingga batas waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, Kemendagri akan memberikan pernyataan resmi terkait jumlah kehadiran peserta dan kebijakan pemerintah terhadap kader PDI-P yang tidak hadir akibat larangan partai mereka.
Instruksi Megawati: Kader Dilarang Hadir
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Magelang. Instruksi ini dikeluarkan pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, Megawati meminta kader yang telah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Ia juga menginstruksikan agar seluruh kepala daerah tetap dalam komunikasi aktif dan siap menerima perintah dari partai. Selain itu, Megawati menegaskan bahwa dirinya mengambil alih kendali penuh atas komando partai selama situasi ini berlangsung.
Sistem Pemantauan Kesehatan di Retret
Di sisi lain, Kemendagri tetap melanjutkan persiapan untuk penyelenggaraan retret. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penggunaan gelang penanda kesehatan bagi para kepala daerah peserta retret.
Menurut Bima Arya, gelang ini berfungsi untuk membantu panitia dalam memantau kondisi fisik peserta. Tiga kategori warna gelang yang digunakan adalah:
- Hijau untuk peserta yang dalam kondisi sehat dan fit,
- Kuning untuk peserta yang memerlukan observasi kesehatan, dan
- Merah bagi peserta yang membutuhkan perhatian khusus.
Pembagian gelang dilakukan di Mes Sumbing, yang merupakan gerbang masuk menuju lokasi retret. Setelah mendapatkan gelang, para peserta akan menerima arahan dan mempelajari yel-yel sebagai bagian dari pembinaan semangat dalam acara tersebut.
Retret Selama 8 Hari dengan 1.006 Peserta
Retret ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, dimulai pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, dengan partisipasi 503 kepala daerah. Pada dua hari terakhir, para wakil kepala daerah akan bergabung, sehingga jumlah peserta akan meningkat menjadi 1.006 orang.
Berbagai materi akan diberikan dalam retret ini, termasuk pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, anti-korupsi, hak asasi manusia, dan pengelolaan keuangan daerah.
Namun, dengan adanya larangan dari PDI-P, masih menjadi tanda tanya apakah seluruh kepala daerah yang berasal dari partai tersebut akan mematuhi instruksi Megawati atau tetap mengikuti agenda yang telah disusun oleh Kemendagri.(Courtesy picture:dok tangakapan layar Bima Arya)
Retret Kepala Daerah di Magelang Kemendagri Menunggu, PDI-P Menolak
Magelang, Sofund.news – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah menunggu kehadiran kepala daerah yang dijadwalkan mengikuti retret di Akademi Militer Magelang hingga batas waktu registrasi pada Jumat, 21 Februari 2025, pukul 15.00 WIB. Namun, acara ini menjadi sorotan setelah Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi melarang kadernya untuk mengikuti kegiatan tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan bahwa pihaknya tetap menunggu kedatangan kepala daerah hingga batas waktu yang telah ditentukan. Setelah itu, Kemendagri akan memberikan pernyataan resmi terkait jumlah kehadiran peserta dan kebijakan pemerintah terhadap kader PDI-P yang tidak hadir akibat larangan partai mereka.
Instruksi Megawati: Kader Dilarang Hadir
Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan surat instruksi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang melarang seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk mengikuti retret di Magelang. Instruksi ini dikeluarkan pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat tersebut, Megawati meminta kader yang telah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. Ia juga menginstruksikan agar seluruh kepala daerah tetap dalam komunikasi aktif dan siap menerima perintah dari partai. Selain itu, Megawati menegaskan bahwa dirinya mengambil alih kendali penuh atas komando partai selama situasi ini berlangsung.
Sistem Pemantauan Kesehatan di Retret
Di sisi lain, Kemendagri tetap melanjutkan persiapan untuk penyelenggaraan retret. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah penggunaan gelang penanda kesehatan bagi para kepala daerah peserta retret.
Menurut Bima Arya, gelang ini berfungsi untuk membantu panitia dalam memantau kondisi fisik peserta. Tiga kategori warna gelang yang digunakan adalah:
- Hijau untuk peserta yang dalam kondisi sehat dan fit,
- Kuning untuk peserta yang memerlukan observasi kesehatan, dan
- Merah bagi peserta yang membutuhkan perhatian khusus.
Pembagian gelang dilakukan di Mes Sumbing, yang merupakan gerbang masuk menuju lokasi retret. Setelah mendapatkan gelang, para peserta akan menerima arahan dan mempelajari yel-yel sebagai bagian dari pembinaan semangat dalam acara tersebut.
Retret Selama 8 Hari dengan 1.006 Peserta
Retret ini dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, dimulai pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, dengan partisipasi 503 kepala daerah. Pada dua hari terakhir, para wakil kepala daerah akan bergabung, sehingga jumlah peserta akan meningkat menjadi 1.006 orang.
Berbagai materi akan diberikan dalam retret ini, termasuk pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, anti-korupsi, hak asasi manusia, dan pengelolaan keuangan daerah.
Namun, dengan adanya larangan dari PDI-P, masih menjadi tanda tanya apakah seluruh kepala daerah yang berasal dari partai tersebut akan mematuhi instruksi Megawati atau tetap mengikuti agenda yang telah disusun oleh Kemendagri.(Courtesy picture:dok tangakapan layar Bima Arya)
