(Jakarta, News.Sofund.id) – Dalam sepekan terakhir, Jakarta mengalami serangkaian kebakaran yang melibatkan berbagai lokasi strategis dan padat penduduk. Insiden ini meliputi kebakaran di dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) di Cipayung, 20 kamar indekos di Mangga Dua Selatan, 543 rumah di kawasan Kemayoran, serta pusat perbelanjaan Glodok Plaza. Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian material hingga miliaran rupiah dan trauma psikologis bagi korban. Selain itu, tercatat 14 orang hilang dalam kebakaran di Glodok Plaza. Diduga yang menjadi penyebab utama dari kebakaran ini adalah korsleting listrik serta material bangunan yang mudah terbakar.

Kebakaran di dapur MBG, Cipayung, dan kamar indekos di Mangga Dua Selatan terjadi pada hari yang sama, yaitu Selasa, 21 Januari 2025. Sementara itu, kebakaran besar di Kemayoran menghanguskan 543 rumah dari 11 RT. Insiden di Glodok Plaza, yang terjadi sebelumnya pada 15 Januari 2025, melibatkan material gedung yang mempercepat penyebaran api. Rentetan peristiwa ini memicu kekhawatiran publik terkait keselamatan bangunan di ibu kota.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung menjadi acuan utama dalam memastikan keselamatan dan kelayakan gedung di Indonesia. Pasal 36 UU ini mengatur kewajiban pemilik gedung untuk menyediakan sarana keselamatan seperti sistem deteksi dini kebakaran, alat pemadam api, dan jalur evakuasi. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan lemahnya implementasi aturan ini, terutama pada bangunan lama atau yang padat aktivitas. Hanya sekitar 40% bangunan di Indonesia yang memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF), menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

Sebagai perbandingan, negara seperti Singapura memiliki regulasi ketat terkait keselamatan gedung. Building and Construction Authority (BCA) di Singapura mewajibkan pemeriksaan berkala serta sertifikasi Fire Safety Certificate (FSC) sebelum gedung dioperasikan. Di Malaysia, Uniform Building By-Laws (UBBL) mengatur kewajiban pemilik bangunan untuk menyediakan sistem perlindungan kebakaran yang memadai. Peraturan ini didukung dengan inspeksi rutin oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM). Kedua negara ini menunjukkan bahwa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas dapat mengurangi risiko kebakaran secara signifikan.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan memberikan panduan tambahan untuk memastikan bangunan memiliki sistem perlindungan kebakaran yang efektif. Regulasi ini mencakup standar pemasangan sistem deteksi kebakaran, sistem sprinkler, serta jalur evakuasi yang sesuai dengan kebutuhan gedung. Namun, implementasi yang lemah dan kurangnya pengawasan masih menjadi kendala utama.

Nico Handani Siahaan, Ketua Yayasan Negeri Harapan Semua, menyoroti pentingnya peningkatan standar keselamatan gedung di Indonesia. Menurut Nico, banyak gedung di Jakarta belum sepenuhnya mematuhi UU No. 28 Tahun 2002. “Pasal 36 jelas mengatur kewajiban pemilik gedung untuk menyediakan sarana keselamatan. Namun, lemahnya pengawasan dan inspeksi berkala sering kali menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran,” ujarnya. Ia juga menekankan perlunya memperbarui regulasi agar lebih relevan dengan perkembangan teknologi dan material bangunan modern.

Nico juga menyoroti pentingnya pendidikan publik tentang langkah-langkah pencegahan kebakaran. “Kesadaran masyarakat untuk memeriksa instalasi listrik secara berkala serta memahami penggunaan alat pemadam api sangat penting dalam mengurangi risiko kebakaran,” tambahnya.

Rentetan kebakaran ini juga menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memastikan bahwa rencana pembangunan 3 juta rumah di berbagai wilayah Indonesia dilakukan dengan memperhatikan standar keselamatan dan kualitas bangunan. Nico mengingatkan bahwa lokasi pembangunan harus dipilih dengan cermat, memastikan akses mudah ke layanan darurat seperti pemadam kebakaran.

Selain itu, penggunaan material tahan api serta sistem kelistrikan yang aman harus menjadi prioritas. Pemerintah juga perlu memastikan infrastruktur pendukung, seperti sistem penyediaan air untuk pemadaman kebakaran, tersedia di setiap lokasi pembangunan. Tanpa perhatian serius terhadap hal ini, pembangunan rumah baru berisiko menciptakan masalah baru.

Menurut Nico, program pembangunan 3 juta rumah merupakan langkah positif untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa kuantitas tidak boleh mengorbankan kualitas. “Setiap rumah harus dirancang dengan standar keselamatan yang tinggi. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pengembang untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” ujarnya. Ia juga mengusulkan agar pengawasan oleh pihak independen dilakukan secara berkala untuk memastikan kualitas konstruksi.

Serangkaian kebakaran yang mengguncang Jakarta menjadi peringatan keras akan pentingnya keselamatan bangunan. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap implementasi UU No. 28 Tahun 2002 dan meningkatkan edukasi masyarakat tentang pencegahan kebakaran. Selain itu, rencana pembangunan 3 juta rumah harus dilakukan dengan mempertimbangkan infrastruktur, lokasi, dan kualitas bangunan.

Rekomendasi utama mencakup:

1. Peningkatan inspeksi dan pengawasan berkala terhadap bangunan eksisting.
2. Penggunaan material tahan api dan sistem kelistrikan yang aman pada bangunan baru.
3. Pendidikan publik tentang langkah pencegahan kebakaran.
4. Penerapan standar keselamatan internasional untuk meningkatkan keamanan gedung.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tragedi kebakaran serupa tidak lagi menjadi berita rutin di Indonesia. (Picture Courtesy: Ilustrasi Penulis)