Jakarta, Sofund.news – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menekankan pentingnya eksekusi dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dalam pelaksanaan Grand Design Pembangunan Ekonomi Kreatif. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 19 Maret 2025. Samuel mengapresiasi konsep yang dirancang pemerintah, namun ia menilai bahwa yang lebih penting adalah bagaimana konsep tersebut direalisasikan di lapangan, terutama dalam memastikan bahwa SDM yang tersedia benar-benar mampu menjalankan grand design tersebut.

Samuel menyatakan bahwa grand design yang dirancang pemerintah sudah sangat baik, namun ia menunggu bagaimana eksekusi dari konsep tersebut. Menurutnya, merencanakan konsep yang terbaik adalah langkah awal, namun langkah berikutnya adalah memastikan bahwa SDM di kementerian dan di daerah mampu menjalankan grand design ini. Ia juga menyoroti kesenjangan kapasitas SDM antara perkotaan dan pedesaan. Di kota-kota besar, dukungan ekosistem industri kreatif lebih mudah didapatkan, sementara di desa, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya menjadi tantangan besar, terutama dalam menghadapi digitalisasi yang kini menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional.

Samuel menjelaskan bahwa di kota besar, banyak bantuan dari subsektor sekitarnya, namun di desa, ketergantungan terhadap dukungan eksternal sangat besar. Persoalannya adalah siapa yang akan mendampingi masyarakat desa agar bisa masuk dalam ritme teknologi ini. Untuk mengatasi tantangan ini, Samuel menekankan perlunya strategi aktivasi ruang kreatif di berbagai daerah. Namun, ia mengingatkan bahwa konsep ruang kreatif itu sendiri masih perlu diperjelas, termasuk siapa yang menjadi pelaku di dalamnya dan bagaimana pembentukannya.

Sebagai langkah awal yang paling strategis, Samuel menegaskan pentingnya melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap potensi ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menurutnya, langkah strategis adalah pendataan. Kita harus tahu desa mana yang potensial, kapasitas ekonomi kreatifnya seperti apa, dan berapa banyak populasi yang benar-benar berminat serta siap bergerak di sektor ini. Data yang akurat akan menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Samuel menekankan bahwa pendataan bukan hanya soal mengumpulkan informasi, tetapi juga memantau perkembangan dan memberikan asupan yang tepat agar ekosistem ekonomi kreatif bisa tumbuh dengan baik. Ia menegaskan bahwa ujung dari segala pengetahuan adalah bagaimana pengetahuan itu bisa menjadi sumber pemasukan ekonomi bagi masyarakat. Jika kemampuan kreatif yang besar tidak bisa cukup menghidupi seseorang, berarti ada yang belum cukup dalam pendekatan kita.

Selain aspek eksekusi dan pendataan, Samuel juga menekankan pentingnya keterlibatan anak muda dalam ekosistem ekonomi kreatif. Menurutnya, generasi muda memiliki daya inovasi tinggi dan pemahaman yang lebih baik terhadap tren digitalisasi, sehingga mereka perlu mendapat ruang yang lebih besar dalam implementasi Grand Design Ekonomi Kreatif. Dengan berbagai masukan tersebut, DPR RI berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyusunan konsep, tetapi juga memperkuat eksekusi di lapangan agar ekonomi kreatif benar-benar menjadi sektor unggulan yang berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.(Courtesy picture:dok DPR RI)